Suratketerangan waris dari Balai Harta Peninggalan (BHP) Perlu menjadi catatan, untuk tanda bukti nomor 4 hanya bisa dibuat oleh Warga Negara Indonesia (WNI) yang bukan merupakan keturunan asing. Bagi warga keturunan dengan pewaris dari golongan Eropa atau Tionghoa perlu mendapat tanda bukti nomor 5. 2 Keadilan. Perasaan keadilan adalah faktor penting lainnya yang sering mendasari masalah warisan yang menjadi rebutan. Anggota keluarga yang merasa bahwa mereka tidak diperlakukan dengan adil dalam pembagian warisan dapat merasa marah dan frustrasi. Ini bisa menjadi bahan bakar bagi konflik yang berkepanjangan. Ahliwaris yang menolak warisan, dianggap tidak pernah menjadi ahli waris. Berdasarkan ketentuan KUHPerdata tersebut di atas, maka ahli waris berhak menolak suatu warisan. Penolakan warisan tersebut harus dinyatakan secara tertulis melalui Pengadilan Negeri yang berwenang. Hukumislam mengatur sistem terpisahnya harta suami dan istri dan memberikan hak kepemilikan pada masing-masing untuk memiliki harta benda secara perorangan, yang berhak untuk tidak diganggu satu sama lain. Suami yang menerima pemberian, warisan, dan sebagainya berhak menguasai sepenuhnya harta yang diterimanya itu tanpa adanya campur tangan istri. KeberadaanSurat Keterangan Hak Waris (SKHW) sebagai akta otentik ini tentu untuk meminimalisir terjadinya sengketa perebutan harta warisan. Dalam praktiknya, SKHW dapat dibuat oleh Notaris dan Badan Harta Peninggalan (BHP), selain di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri. Kekurangandari surat pembagian harta warisan tanah adalah dokumen ini mungkin tidak memperhitungkan perubahan yang terjadi di antara anggota keluarga setelah pembuatan dokumen. Misalnya, jika salah satu ahli waris meninggal atau memiliki anak baru setelah dokumen dibuat, pembagian harta mungkin perlu diubah untuk memastikan semua hak dan .

contoh surat pernyataan tidak menuntut harta warisan